topmetro.news – Hak istimewa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pengguna Twitter akan segera hilang. Hak itu hilang saat Presiden terpilih Joe Biden akan menjabat pada 20 Januari 2021.
Twitter mengonfirmasi bahwa akun @realDonaldTrump akan tunduk pada aturan yang sama seperti pengguna lainnya. Termasuk larangan menghasut kekerasan dan mengunggah informasi palsu tentang pemungutan suara atau Pandemi Virus Corona.
Melansir The Verge, Twitter telah menerapkan kebijakan khusus untuk para pemimpin dunia dan beberapa pejabat lainnya. Perusahaan membiarkan konten yang melanggar aturan dengan memberikan label atau membatasi aksesnya.
Kebijakan kepentingan publik itu resmi berlaku sejak 2019 hingga saat ini.
“Pendekatan Twitter kepada para pemimpin dunia, kandidat, dan pejabat publik berdasarkan pada prinsip, bahwa orang harus dapat memilih untuk melihat perkataan pemimpin mereka dengan konteks yang jelas,” kata Juru Bicara Twitter.
“Itu berarti bahwa kami dapat menerapkan peringatan dan label, serta membatasi keterlibatan pada tweet tertentu. Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan. Namun tidak pada warga negara ketika mereka tidak lagi memegang posisi ini,” kata Juru Bicara Twitter.
Selain perubahan pada hak istimewa Donald Trump, akun khusus posisi seperti @WhiteHouse, @POTUS, dan @FLOTUS ditransfer ke administrasi baru setelah presiden yang kalah mengundurkan diri.
BACA JUGA | Menakar Untung Rugi Kemenangan Biden bagi Hubungan AS-RI
Ketegasan Twitter
Twitter menekankan bahwa para pemimpin dunia dapat terkena penegakan jika mereka mempromosikan terorisme, membuat ancaman kekerasan langsung terhadap seseorang. Juga apabila mengunggah informasi pribadi seperti alamat rumah seseorang,
Twitter juga akan menindak pemimpin yang mengunggah foto atau video intim tanpa persetujuan subjek. Atau terlibat dalam perilaku yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, maupun mendorong tindakan menyakiti fisik sendiri.
Melansir India Today, Twitter biasanya mengambil tindakan terhadap akun yang melanggar kebijakan dan pedoman mereka. Tetapi dalam kasus yang menyangkut para pemimpin dunia, hal itu tidak berlaku sama.
“Kami menyadari bahwa terkadang ada kepentingan publik untuk mengizinkan orang melihat Tweet yang jika tidak, akan terhapus. Kami menganggap konten untuk kepentingan publik jika secara langsung berkontribusi pada pemahaman yang menjadi perhatian publik,” bunyi kebijakan Twitter.
Trump telah berselisih dengan Twitter sejak kicauannya dapat ‘tanda’. Dia bahkan menandatangani perintah eksekutif terhadap platform media sosial, tetapi itu tidak menghentikan Twitter untuk melabeli tweetnya. Selama pemilihan, beberapa tweet Trump mendapat label tidak benar dan menyesatkan.
sumber | CNN Indonesia
